Cryptocurrency: Izin Pedagang Fisik Aset Kripto yang Harus Diketahui di Indonesia

Table of Contents

Cryptocurrency

Izin Pedagang Fisik Aset Kripto yang Harus Diketahui di Indonesia

Pendahuluan

Aset kripto telah menjadi fenomena global yang menarik perhatian banyak pihak, termasuk di Indonesia. Perkembangan teknologi blockchain sebagai dasar dari aset kripto membuka peluang baru dalam dunia investasi dan perdagangan. Namun, untuk memastikan keamanan dan stabilitas pasar, pemerintah Indonesia menetapkan regulasi ketat terkait perdagangan aset kripto. Artikel ini akan mengulas dasar hukum kripto, pengertian aset kripto, sejarahnya di Indonesia, hingga regulasi terkait izin pedagang fisik aset kripto.

I. Pengertian Kripto

Aset kripto adalah aset digital yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengendalikan pembuatan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Bitcoin, yang diperkenalkan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, adalah aset kripto pertama dan paling terkenal. Selain Bitcoin, ada ribuan aset kripto lainnya, seperti Ethereum, Ripple, dan Litecoin.

II. Dasar Hukum Kripto di Indonesia

Di Indonesia, regulasi terkait aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dasar hukum utama yang mengatur aset kripto adalah:
Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka.
Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Regulasi ini menetapkan kerangka kerja untuk perdagangan aset kripto, termasuk persyaratan bagi pedagang fisik aset kripto dan bursa berjangka yang beroperasi di Indonesia.

III. Sejarah Kripto di Indonesia

Aset kripto mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 2010-an dengan popularitas Bitcoin. Pada awalnya, aset kripto digunakan oleh komunitas kecil sebagai alat investasi alternatif. Namun, seiring dengan meningkatnya harga dan popularitas, lebih banyak orang tertarik untuk berinvestasi dalam aset kripto.

Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah untuk mengatur perdagangan aset kripto dengan menetapkan BAPPEBTI sebagai badan pengawas. Regulasi yang diperkenalkan bertujuan untuk melindungi konsumen, mencegah penipuan, dan memastikan integritas pasar aset kripto di Indonesia.

IV. Aset Kripto Bukan Alat Pembayaran yang Sah

Meskipun aset kripto dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa di beberapa negara, di Indonesia aset kripto bukanlah alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, telah menetapkan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Oleh karena itu, aset kripto lebih dianggap sebagai komoditas atau aset investasi daripada alat pembayaran.

V. Jenis Aset Kripto di Indonesia

Ada berbagai jenis aset kripto yang diperdagangkan di Indonesia, antara lain:
Bitcoin (BTC): Aset kripto pertama dan paling dikenal.
Ethereum (ETH): Platform yang memungkinkan pembuatan kontrak pintar (smart contracts) dan aplikasi terdesentralisasi (dApps).
Ripple (XRP): Aset kripto yang difokuskan pada sistem pembayaran dan penyelesaian global.
Litecoin (LTC): Aset kripto yang mirip dengan Bitcoin tetapi dengan waktu transaksi yang lebih cepat.
Binance Coin (BNB): Aset kripto yang digunakan di platform perdagangan Binance.

VI. Jual Beli Kripto di Indonesia

Proses jual beli aset kripto di Indonesia biasanya dilakukan melalui platform perdagangan yang dikenal sebagai bursa kripto. Pengguna dapat membeli aset kripto menggunakan rupiah melalui transfer bank atau metode pembayaran lainnya yang disediakan oleh bursa. Setelah membeli, aset kripto dapat disimpan di dompet digital (digital wallet) yang aman.

VII. Pedagang Fisik Aset Kripto

Pengertian Pedagang Fisik Aset Kripto

Pedagang fisik aset kripto adalah entitas yang memiliki izin dari BAPPEBTI untuk melakukan aktivitas perdagangan aset kripto di pasar fisik. Pedagang ini berfungsi sebagai perantara antara pembeli dan penjual aset kripto, memastikan bahwa transaksi dilakukan secara aman dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Jumlah Pedagang Fisik Aset Kripto

Seiring dengan peningkatan popularitas aset kripto, jumlah pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di BAPPEBTI juga meningkat. Hingga saat ini, ada beberapa pedagang fisik aset kripto yang telah memperoleh izin resmi untuk beroperasi di Indonesia.

Moratorium Izin Pedagang Fisik Aset Kripto

Pada tahun 2022, BAPPEBTI memberlakukan moratorium atau penangguhan penerbitan izin baru bagi pedagang fisik aset kripto. Moratorium ini diberlakukan untuk memberikan waktu bagi BAPPEBTI untuk mengevaluasi dan memperbarui regulasi yang ada, serta memastikan bahwa semua pedagang yang beroperasi mematuhi standar yang ditetapkan.

GoTo Menjadi Pedagang Fisik Aset Kripto

GoTo, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang terbentuk dari merger Gojek dan Tokopedia, telah mengumumkan niatnya untuk menjadi pedagang fisik aset kripto. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan adopsi aset kripto di Indonesia dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam aset kripto.

Izin Pedagang Fisik Aset Kripto Dibuka Kembali

Setelah moratorium, BAPPEBTI mengumumkan bahwa izin untuk pedagang fisik aset kripto akan dibuka kembali. Pembukaan kembali izin ini diharapkan akan mendorong lebih banyak pemain baru untuk masuk ke pasar, meningkatkan persaingan, dan memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen.

VIII. Mengenal KYC, KYT, dan Travel Rules

Untuk memastikan keamanan dan integritas pasar aset kripto, pedagang fisik aset kripto di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi beberapa regulasi penting, termasuk KYC, KYT, dan Travel Rules.
KYC (Know Your Customer): Proses KYC bertujuan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pelanggan. Pedagang fisik aset kripto harus mengumpulkan informasi pribadi pelanggan, seperti nama, alamat, dan identifikasi lainnya, untuk memastikan bahwa mereka adalah individu yang sah.
KYT (Know Your Transaction): Proses KYT melibatkan pemantauan dan analisis transaksi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau ilegal. Ini membantu dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Travel Rules: Aturan ini mengharuskan pedagang fisik aset kripto untuk menyertakan informasi tertentu tentang pengirim dan penerima dalam transaksi aset kripto yang melibatkan transfer nilai lebih dari ambang batas tertentu. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memfasilitasi investigasi oleh otoritas penegak hukum.

Kesimpulan

Aset kripto telah menjadi bagian penting dari dunia investasi dan perdagangan di Indonesia. Dengan semakin populernya aset kripto, pemerintah melalui BAPPEBTI telah menetapkan regulasi yang ketat untuk memastikan keamanan dan integritas pasar. Meskipun aset kripto bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, mereka diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Penetapan standar KYC, KYT, dan Travel Rules membantu mencegah aktivitas ilegal dan melindungi konsumen. Dengan dibukanya kembali izin untuk pedagang fisik aset kripto, diharapkan pasar aset kripto di Indonesia akan semakin berkembang, memberikan lebih banyak peluang bagi investor dan mendorong inovasi dalam sektor teknologi keuangan.